Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk mengisi kekosongan pimpinan Dunia Islam

Budi Gunawan Sutomo
Chief Editor Jogja Daily
 

Imajinasi kolektif kita hari ini seolah sedang disandera oleh ketakutan-ketakutan jangka pendek artifisial. Kita dibiasakan untuk merasa kerdil di hadapan gejolak angka, gemetar setiap kali layar berita menyajikan kurva rupiah yang lesu, atau lonjakan harga energi global.

Seolah-olah, takdir sebuah bangsa hanya ditentukan oleh selisih harga di pasar domestik. Padahal, jika kita berani mendongakkan kepala, ada pergeseran gravitasi yang jauh lebih fundamental sedang terjadi. Dunia Islam sedang mengalami kekosongan kepemimpinan spiritual dan intelektual, serta panggung besar sedang disiapkan oleh sejarah untuk kita huni.

Tepat seratus tahun lalu, dunia terjebak dalam reruntuhan Perang Dunia I. Kekhalifahan Turki Utsmani (Ottoman) terseret konflik dan kalah. Sebuah titik yang menandai berakhirnya tatanan politik Islam klasik yang telah bertahan selama berabad-abad (Fromkin, 1989). Kehancuran ini menciptakan kekosongan kekuasaan (power vacuum) yang masif di jantung Dunia Islam.

Di belahan bumi lain, Jazirah Arab menyaksikan kebangkitan Dinasti Saud yang berhasil menguasai Hijaz. Kemenangan tersebut membawa serta penyebaran ideologi Wahabi. Sebuah paham puritan yang menekankan tekstualitas kaku dan pemurnian akidah yang sering kali harus berbenturan dengan kekayaan tradisi intelektual Islam yang sudah ada. (Commins, 2006)

Seabad itu pula, secara administratif, Indonesia memang belum lahir. Namun, arsitek peradabannya sudah bekerja melampaui batas-batas teritorial kolonial. Kita telah memiliki Muhammadiyah (1912) dan kemudian Nahdlatul Ulama (1926). Dua organisasi yang sejak awal telah dipaksa oleh dialektika sejarah untuk melakukan apa yang saya sebut sebagai ‘Diplomasi Peradaban’.

Kini, dunia kembali membara. Eskalasi konflik di Timur Tengah bukan lagi sekadar dinamika regional, melainkan sebuah eskalasi yang menyerupai prolog menuju Perang Dunia III. Di tengah keruntuhan otoritas moral dan kegagalan diplomasi negara-negara pusat (core states), sebuah pertanyaan besar muncul. Siapa yang mampu mengisi panggung besar ini?

Dialektika Dua Sayap Nusantara

Ketika pusat Islam di Arab mengalami disrupsi otoritas seabad lalu, masyarakat Muslim di Nusantara tidak sekadar menjadi penonton pasif. Pengiriman delegasi dilakukan yang secara efektif mendikte arah narasi sejarah Islam global.

Nahdlatul Ulama melalui Komite Hijaz pada 1926 melakukan ‘diplomasi penyelamatan’. Misi ini bertujuan menegosiasikan keberlangsungan tradisi bermazhab serta perlindungan terhadap situs-situs sejarah, termasuk makam Nabi Muhammad SAW, dari kebijakan purifikasi radikal penguasa baru (Bizawie, 2014).

Di sisi lain, Muhammadiyah memainkan peran dalam ‘diplomasi institusional’ melalui tokoh-tokoh seperti H.O.S. Tjokroaminoto dan K.H. Mas Mansour. Dalam Mu’tamar 'Alam Islami di Makkah (1926), Muhammadiyah menyuarakan pentingnya internasionalisasi pengelolaan Tanah Suci (Noer, 1973).

Bahkan jauh sebelumnya, melalui pendirian Bagian Penolong Haji (1921), Muhammadiyah telah mempraktikkan diplomasi kemanusiaan dengan menekan otoritas kolonial Belanda untuk menjamin protokol kesehatan dan perlindungan bagi jamaah haji—sebuah langkah yang melampaui tugas organisasi keagamaan pada umumnya (Jainuri, 1992).

Kegagalan episentrum lama di Timur Tengah yang saat ini terjebak dalam konflik sektarian dan feodalisme politik telah menciptakan ‘asfiksia peradaban’. Mereka memiliki modal finansial, namun kehilangan ‘oksigen’ toleransi dan kapasitas dialogis.

Indonesia, melalui Muhammadiyah dan NU, adalah antitesis dari kegagalan tersebut. Mengutip tesis Robert Hefner, Indonesia adalah laboratorium di mana Islam, demokrasi, dan modernitas dapat bersinergi secara organik (Hefner, 2000).

Muhammadiyah telah menyelesaikan perdebatan antara rasionalitas dan teologi sejak awal abad ke-20. Ketika bangsa lain masih bertikai mengenai batas-batas bid’ah, Muhammadiyah telah membangun infrastruktur peradaban berupa ribuan lembaga pendidikan dan kesehatan.

Inilah ‘rumah baru’ yang dimaksud. Sebuah rumah di mana Islam hadir tidak sebagai ancaman, melainkan sebagai solusi sosial-intelektual. Amal usaha Muhammadiyah bukan sekadar unit ekonomi. Ia adalah instrumen diplomasi soft power yang mampu melintasi batas-batas ideologi.

Panggung kepemimpinan Dunia Islam saat ini kosong, dan Indonesia memiliki segala prasyarat untuk menghuninya. Saatnya kita berhenti memposisikan diri sebagai objek atau korban ekonomi global, dan mulai bertindak sebagai subjek sejarah.

Mengacu pada logika ‘pinggiran’ Fazlur Rahman, pembaruan Islam masa depan sekarang berada di tangan Muslim Nusantara (Rahman, 1982). Negara mana lagi bila bukan Indonesia.