Gerakan Purbaya tak dapat dipengaruhi kekuatan elite, selama demi kesejahteraan rakyat-banyak.

Suparwoko
Guru Besar Arsitektur
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Universitas Islam Indonesia
 

Republik ini begitu membutuhkan perubahan besar-besaran. Gelombang perubahan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan menggerakkan segala sumber daya menuju transformasi positif. Perubahan mendasar yang membutuhkan karakter pemimpin yang kuat, adaptif, berintegritas, transparan, mendorong suburnya inovasi, dan berani mengambil risiko terukur.

Adalah Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Untuk jabatan publik seprestisius itu, latar belakangnya terbilang tidak umum. Ia seorang cerdas yang tak lahir dari kalangan elite politik atau ekonomi tradisional. Khazanah keilmuannya yang mencakup ranah ekonomi dan keinsinyuran justru memberi Purbaya perspektif unik pengelolaan keuangan negara.

Namun, siapa sangka. Dari tangannya, muncul kebijakan-kebijakan pro-rakyat. Latar belakang yang tidak lazim tersebut justru meringankan langkah-langkah strategisnya yang sekian lama kian sulit dijumpai dalam perjalanan sejarah kepemimpinan nasional, karena pertimbangan sektoral dan politis.

Gebrakannya seperti tidak tertebak. Pada awal menjabat, Menteri Purbaya meluncurkan kebijakan relokasi dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun ke bank-bank milik negara untuk meningkatkan likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran kredit. Dana pemerintah baginya tak diperbolehkan menganggur dan harus dioptimalkan. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dimungkinkan tumbuh progresif.

Bukan hanya itu. Menteri Purbaya menunda kenaikan tarif cukai rokok pada tahun fiskal 2026 untuk menjaga stabilitas industri dan lapangan kerja, membuka peluang penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari, menargetkan perbaikan sistem perpajakan Coretax dalam waktu singkat, tentang Transfer ke Daerah (TKD) yang mengguncang fiskal daerah itu, serta entah kebijakan apa lagi yang hendak dirilis.

Menteri Purbaya juga berencana menghapus utang warga berpenghasilan rendah (MBR) yang nilainya di bawah Rp1 juta demi memfasilitasi akses mereka ke Kredit Pemilikan Rumah (KPR).  Ia serius mendorong perluasan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja lepas atau mitra, misalnya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kehilangan pekerjaan, serta fasilitas kepemilikan dan renovasi rumah. Purbaya menyiapkan pula program cash for work di sektor perhubungan dan perumahan.

Di tengah gegap gempita kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, dukungan publik tampak mengalir signfikan kepada Menteri Purbaya. Sebagian kalangan menilai, Purbaya telah menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang adaptif dan inklusif, serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial.

Selain itu, Purbaya dinilai memiliki reputasi sebagai ekonom yang kredibel dan berintegritas. Impaknya, kepercayaan dari masyarakat dan para pelaku pasar. Ia bahkan dapat dianggap sebagai ‘kekuatan arus bawah’ karena latar belakangnya yang tidak lazim, kebijakannya yang pro-rakyat, santernya dukungan publik, kelahiran kebijakan yang adaptif dan inklusif, serta kredibilitas dan integritasnya.

Kontra Oligarki

Langkah revolusioner yang layak diapresiasi dari Menteri Purbaya adalah tekad juangnya untuk  ‘berperang’ kontra oligarki. Ia menarget mafia impor dan jaringan penyelundupan komoditas yang merugikan negara. Ia hendak menutup kebocoran penerimaan negara dan memastikan kekayaan alam dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir elite.

Pernyataannya tak main-main. Menteri Purbaya berucap, tindakannya didukung Presiden Prabowo Subianto. Karenanya, ia akan menindak para pelaku tanpa pandang bulu. Meskipun dengan sadar, karena keberaniannya itu, Purbaya bakal menghadapi resistensi dari kelompok oligarki yang selama ini diuntungkan status quo.

Selain dukungan politik, Menteri Purbaya mengklaim telah memetakan dan mengantongi identitas para pelaku jaringan gelap dan siap untuk menindak mereka secara hukum. Ia begitu yakin, lantaran apa yang tengah diupayakan tersebut, berpihak kepada rakyat, bukan pada kekuasaan modal seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya.

Purbaya sering kali berargumen bahwa dengan menutup kebocoran pendapatan negara dapat meningkatkan penerimaan tanpa menambah beban pajak bagi rakyat. Lebih jauh, kegigihan Menteri Purbaya tersebut diharapkan banyak kalangan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dengan menunjukkan konsistensi antara janji dan tindakan nyata dalam memberantas korupsi dan oligarki.

Dalam konteks politik, Menteri Purbaya sebagai representasi kekuatan arus bawah sebenarnya sangat didukung rakyat-banyak, meski tidak selalu terwakili survei atau terekspose liputan media. Langkah gerak yang kelak akan terlihat jelas saat Pemilihan Umum.

‘Arus bawah’ dapat dimaknai ‘kekuatan tersembunyi’. Seperti arus bawah laut yang tidak terlihat dari permukaan, tetapi berkekuatan besar. Kekuatan arus bawah menggambarkan dukungan riil dan berpotensi menentukan hasil akhir.

Gerakan Purbaya tampaknya didukung oleh kekuatan nyata yang bekerja di balik layar atau di tingkat akar-rumput. Kekuatan ini tampil berbeda dibandingkan dengan narasi resmi atau pandangan umum yang dominan.

Pada akhirnya, kekuatan arus bawah sering kali muncul secara tiba-tiba dan menyebabkan perubahan arah yang tidak diprediksi oleh banyak pihak. Sebuah perubahan besar demi kesejahteraan rakyat-banyak.

Editor: Arif Giyanto