Perang AS-Israel vs Iran telah didorong Israel selama dua dekade, dan akhirnya berhasil.

Wildan Azka Imaddudin Zanki
Mahasiswa S1 HI-UMY 2023
 

Tepat pada Sabtu (28/2/2026), dunia dikejutkan oleh keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, saat mengawali tindakan militer bersama aliansinya, Israel, menyerang Iran. Rudal Jelajah Tomahawk dan pesawat tempur Amerika-Israel menghantam Teheran, Qom, dan Ishafan. Hingga tulisan ini dibuat, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei bersama dengan beberapa petinggi keamanan negara telah terkonfirmasi gugur akibat serangan tersebut.

Tujuan pernyerangan sangat jelas dan disampaikan Trump dalam pidatonya, yaitu menghancurkan seluruh program nuklir Iran, menghancurkan militernya, dan mengganti rezim sepenuhnya. Namun, mengapa keputusan ini diambil? Sementara serangan terjadi hanya dua hari setelah perundingan nuklir AS-Iran yang telah menunjukkan kemajuan. Menurut mediator Oman, Badr Al-Busaidi, kesepakatan tinggal menyisakan persoalan teknis, soal rudal balistik.

Untuk menjawabnya, kita perlu keluar dari asumsi klasik bahwa negara bertindak sebagai aktor tunggal yang rasional. Di sinilah teori Governmental Politics Model menjadi relevan. Diperkenalkan oleh Graham T. Allison dalam Essence of Decision (1971), model ini berargumen bahwa kebijakan luar negeri bukan hasil kalkulasi rasional satu pemimpin, melainkan produk diskusi dan tawar-menawar antar-key actor di dalam pemerintah.

Allison menyebutnya sebagai ‘Model III’ di mana keputusan suatu kebijakan adalah political resultant, yaitu hasil dari kompromi, persaingan, dan negosiasi antar-‘pemain’ di dalam pemerintahan. Prinsip terkenalnya, where you stand depends on where you sit, menjelaskan bahwa aktor kunci di suatu pemerintahan ditentukan oleh jabatan dan kepentingan dari asal mereka atau insitusinya.

Penulis, sebagai seseorang yang pernah memimpin organisasi think tank kebijakan luar negeri di level kampus, juga telah merasakannya. Setiap keputusan yang diambil selama memimpin organisasi juga hasil dari perundingan, negosiasi, dan kompromi antara aktor kunci di kabinet, mulai dari ketua, wakil ketua, direktur, dan wakil direktur yang bersal dari background divisi berbeda-beda.

Jika menggunakan lensa ini, keputusan Trump menyerang Iran bukan respons keamanan belaka. Ia adalah resultan politik dari tekanan lobi, politik domestik, dan ambisi pribadi Trump.

War of Choice

Lebih dari dua dekade, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah gencar memperingatkan program rudal balistik nuklir Iran sebagai ancaman dunia yang baru. Puncaknya, setelah serangan terhadap fasilitas nuklir Iran oleh amerika pada Juni 2025, Netanyahu dengan cerdik membuat narasi spektakuler tentang Iran yang dapat mengancam kota-kota di Amerika Serikat dengan rudal antar-benuanya. Sebuah klaim yang membuat Trump harus mengulang statement itu di dalam pidato kenegaraannya.

Negar Mortazvi, peneliti senior di Center for International Policy, Washington DC, menyebut perang ini sebagai war of choice yang didorong Israel. Menurutnya, tindakan menyerang Iran diluncurkan Amerika Serikat atas dorongan Israel. Selama dua dekade Israel mendorong Amerika Serikat untuk menyerang Iran, akhirnya berhasil. Begitu ucapnya kepada Al Jazeera.

Puncak dari pengaruh tersebut terjadi pada Desember 2025, ketika Netanyahu bertemu Trump di Mar-a-Lagi. Dalam pertemuan itu, Netanyahu dilaporkan mendapat ‘lampu hijau’ untuk menyerang program rudal balistik Iran, kapan pun Israel menghendaki. Sebuah bukti bahwa meskipun Amerika Serikat adalah aktor utama, agenda perang justru dikendalikan dari Tel Aviv dan hasil kesuksesan lobi yang dilakukan oleh Israel.

Selainnya, faktor politik domestik memainkan peran penting dalam lobi. America Israel Public Affairs Committee (AIPEC), sebuah organisasi lobi pro-Israel di Amerika Serikat, telah menjadi aktor kunci dalam setiap keputusan kebijakan luar negeri Paman Sam. Kekuatan financial AIPAC melalui PAC afiliasinya, United Democracy Project, hampir $100 juta pada akhir Januari 2026. Dana ini siap digunakan dalam puluhan pemilihan primer (primary).

Apa artinya? Di Amerika Serikat, primary merupakan tahap krusial di mana partai memilih calonnya untuk Pemilihan Umum, dan AIPC dengan dana yang melimpah akan mendanai banyak kandidat pro-Israel. Akibatnya, mayoritas suara di Kongres kemungkinan akan berasal dari kubu pro-Israel dan dapat memainkan peran penting ketika pengambilan kebijakan dalam dan luar negeri.

Trump sebagai Aktor Kunci

Namun, mengapa serangan digelar pada pekan terakhir Februari 2026? Mengapa tidak menunggu negosiasi nuklir selesai? Analisis Jerusalem Post mengungkap fakta mengejutkan tentang waktu serangan yang telah dimajukan. Rupanya, Demokrat dan beberapa Republikan berencana mengadakan voting pekan itu juga untuk memblokir aksi militer di Iran melalui mekanisme War Powers Resolution. Jika voting berhasil, Presiden bisa dipaksa menghentikan operasi militer yang belum disetujui Kongres.

Dengan melakukan operasi militer sebelum voting dilaksanakan, Trump telah mengakali mekanisme check and balance di Amerika Serikat dengan menggunkan otoritas konstitusional di mana Presiden memiliki wewenang memimpin militer, sehingga memungkinkan Trump untuk melancurkan operasi militer terbatas tanpa deklarasi perang oleh Kongres, selama dibingkai sebagai tindakan defensif.

Selain itu, didukung dengan klaim ancaman iminen (imminent threat), di mana Sekretaris Negara Marco Rubio, saat memberi pengarahan ke Kongres dua hari setelah serangan, menjelaskan bahwa Amerika Serikat punya informasi, Israel akan menyerang Iran dengan atau tanpa AS. Dari situ, mereka menyimpulkan, Iran pasti akan membalas dengan menyerang pasukan Amerika Serikat. Lahirlah klaim ancaman iminen yang memaksa Amerika Serikat bertindak lebih dahulu sebagai bentuk tindakan defensif.

Tidak dapat dipungkiri pula, sebagai Presiden, personal dan ambisi Donal Trump menjadi key actor keputusan menyerang Iran. Untuk bisa menjawabnya, kita bisa melihat bahwa Keputusan kebijakan luar negeri Trump terinspirasi oleh beberapa tokoh abad ke-19, seperti Wiliam Mckinley, James K. Polk, dan Doktrin Monroe. Ketiganya mewakili nasionalisme ekonomi, ekspansi teritoral, dan dominasi regional. Trump secara tidak langsung menghidupkan Kembali warisan mereka, serta menunjukkan ambisi perluasan pengaruh dan kekuasaan Amerika Serikat di dunia.

Pola tersebut dapat dilihat dari beberapa tindakan, mulai dari ancaman Greenland dan terusan Panama, penculikan Presiden Venezuela, dan terbaru, serangan militer terhadap Iran. Semua tindakan ini sangat bertentangan dengan janji kampanye Trump yang selalu mencitrakan diri sebagai Presiden cinta damai dan ingin membawa keadamain di dunia. Akan tetapi, belum genap dua tahun kepemimpinannya, Trump sudah melakukan banyak tindakan militer ke banyak negara.

Diberitakan the Guardian, John Bolton, mantan penasihat keamanan nasional, selama masa jabatan pertama Trump. Menurutnya, Trump tidak memiliki filosofi; tidak ada strategi besar keamanan nasional; bahkan tidak membuat kebijakan seperti yang dipahami orang normal. Bolton melanjutkan, semuanya transaksional; semuanya tentang Donald Trump; dan itulah prisma yang digunakan Trump untuk melihat segalanya, termasuk kebijakan dalam negeri, bukan hanya kebijakan luar negeri.

“Dia mendengarkan orang lain, tetapi pada akhirnya, yang terpenting adalah apa yang menguntungkan Donald Trump,” ungkap Bolton.

Simpulannya, serangan ke Iran adalah resultan dari keberhasilan lobi asing, tekanan politik domestik, dan ego presidensial; bukan sekadar respons rasional terhadap ancaman nuklir.