Sebagian kalangan terlalu kaya untuk dibantu, tapi terlalu miskin untuk diterpa guncangan ekonomi.

Arif Giyanto
Chairman Pandiva
Penulis Buku Kelas Menengah Progresif
 

Apabila Anda seorang kepala rumah tangga dengan seorang istri berikut dua anak yang belum dewasa dan hidup serumah, serta berpendapatan antara Rp10 hingga Rp15 juta setiap bulannya bahkan terkadang kurang dari itu, apakah termasuk dalam kategori Kelas Menengah? Anggaplah, Anda tinggal di kota setara Jogja, Solo, dan wilayah penyangga Jakarta.

Oleh Bank Dunia (World Bank), Kelas Menengah didefinisikan melalui pengeluaran harian menggunakan paritas daya beli (PPP). Keluarga dengan total pengeluaran di kisaran Rp10 juta hingga Rp15 juta per bulan untuk empat anggota keluarga, berada di ambang batas atas Aspiring Middle Class menuju Kelas Menengah yang berbatas atas sekitar Rp30 juta per bulan.

Sementara itu Badan Pusat Statistik (BPS) mengaitkan pengeluaran dengan kelipatan garis kemiskinan makro, pendapatan di kisaran yang sama menempatkan keluarga tersebut di lapisan atas Kelas Menengah. Sayangnya, karena terlalu kaku dan nasional, statistik resmi ini tidak mencerminkan mahalnya biaya hidup riil, tempat Kelas Menengah terkonsentrasi. Jadi, tidak jarang dari mereka yang termasuk Kelas Menengah versi BPS, hidupnya ternyata kembang kempis tak keruan.

Selanjutnya, LPEM FEB Universitas Indonesia mendefinisikan Kelas Menengah berdasarkan tingkat kerentanan. Kelas Menengah adalah mereka yang memiliki peluang kurang dari 10 persen untuk jatuh miskin saat menghadapi guncangan ekonomi. Berarti pendapatan di kisaran Rp10 juta hingga Rp15 juta per bulan di kota besar tidak lagi dikategorikan sebagai mapan, tetapi zona Kelas Menengah Garis Bawah.

Perbedaan standar ini menjelaskan paradoks sosial yang dirasakan saat ini. Secara statistik makro, keluarga dengan kisaran pendapatan tersebut dinyatakan aman dan bukan kelompok rentan. Namun, secara struktural, mereka menanggung beban biaya perumahan (KPR), pendidikan swasta anak, biaya kesehatan mandiri non-BPJS, dan inflasi pangan yang menguras sebagian besar penghasilan bulanan mereka.

Berikut kalkulasi kasarnya. Alokasi pangan dan kebutuhan dasar rumah tangga sebesar 35-40 persen, cicilan atau sewa tempat tinggal (KPR) dan transportasi sekira 30-35 persen, pendidikan anak dan Kesehatan sejumlah 15-20 persen. Lihatlah, sisa tabungan atau dana darurat sangat minim atau bahkan habis pas-pasan menjelang pendapatan berikutnya.

Dengan asumsi tanpa jaring pengaman sosial yang memadai dari negara dan tanpa adanya cadangan aset produktif, kelompok ini berada pada posisi paling rapuh. Mereka terlalu kaya untuk mendapat subsidi, tetapi terlalu tipis tabungannya untuk merasa aman dari hantaman krisis ekonomi. Kelompok berpendapatan demikianlah yang paling merasakan ‘impitan struktural’.

Strategi bertahan hidup defensif saja tidak cukup, bila Anda berada pada kisaran pendapatan ini. Ketika inflasi harga pangan melompat atau biaya sekolah anak naik setiap tahun, sisa uang Anda akan langsung tergerus. Pengelolaan keuangan bukan hanya tentang menabung, tetapi membangun benteng pertahanan agar tidak terperosok turun menjadi kelompok rentan.

Solusi Umum Tapi Serius

Oleh karenanya, saran-saran umum tapi serius tentang koreksi konsumsi, menghindari utang konsumtif, diversifikasi pendapatan sampingan, dan membangun ekonomi kolektif atau komunitas menjadi sangat relevan.

Ketika situasi ekonomi semakin sulit, mengoreksi bahkan meradikalisasi pola konsumsi sebentuk upaya bertahan paling realistis sekaligus langkah awal paling taktis yang bisa diambil oleh Kelas Menengah. Perubahan besar dapat bermula dari revolusi dapur dan dompet.

Ubahlah konsumsi hedonis menjadi konsumsi esensial-fungsional dengan memangkas pengeluaran bersifat lifestyle semu seperti gimmick tren, nongkrong komersial berlebihan, atau barang-barang impulsif, serta mengarahkannya kembali pada instrumen penopang hidup yang tahan banting.

Setelahnya, hindarilah perangkap utang konsumtif, seperti mengurangi ketergantungan pada pinjaman online atau kartu kredit untuk menutup biaya hidup bulanan, karena justru menjadi lubang hitam penghancur ketahanan finansial keluarga.

Bila mungkin, bergeserlah ke produk lokal yang berkelanjutan, semisal mengalihkan anggaran belanja ke produk-produk pangan lokal, pasar tradisional, atau barang-barang yang masa pakainya lebih panjang. Langkah ini tidak hanya menyelamatkan dompet dari inflasi barang impor atau pabrikan besar, tetapi juga memotong rantai pasok ekstraktif.

Ketika gaya hidup sudah diperketat, pengeluaran non-esensial sudah dipangkas hingga nol, dan belanja harian sudah ditekan seketat mungkin, tetapi posisi keuangan tetap terimpit, apa yang senyatanya terjadi?

Berarti, masalahnya bukan semata salah kelola pengeluaran (gaya hidup), tetapi kegagalan struktural pada pendapatan. Dengan kalimat lain, pendapatan yang stagnan gagal berhadapan dengan biaya hidup yang terus meninggi. Dalam situasi ekstrem tersebut, koreksi konsumsi saja tidak akan cukup menyelamatkan Kelas menengah dan wajib beralih pada ekspansi dan solidaritas.

Pertama, mengubah skala prioritas dengan hanya melindungi aset utama. Ketika uang sangat terbatas, prinsip manajemen krisis haruslah diterapkan. Misalnya, berhentikan cicilan yang mengancam aset produktif jangka panjang.

Apabila cicilan kendaraan atau KPR mulai memakan lebih dari 50 persen sisa pendapatan setelah dipotong kebutuhan pokok, pertimbangkan untuk merestrukturisasi utang atau melakukan downsizing seperti menjual kendaraan yang biaya operasionalnya terlalu tinggi dan beralih ke transportasi yang lebih efisien. Intinya, jangan sampai seluruh sisa uang habis hanya untuk membayar utang barang konsumtif.

Di samping itu, prioritaskan tiga hal utama, yakni pangan yang sehat, tempat tinggal dasar, serta kesehatan dan pendidikan anak. Di luar semua itu segeralah tangguhkan, tanpa sesal dan takut.

Kedua, keluar dari jebakan pekerjaan tunggal agar terjadi diversifikasi pendapatan. Pendapatan dari satu sumber pekerjaan sering kali tidak mampu mengimbangi inflasi harga kebutuhan pokok. Cobalah memonetisasi keahlian sampingan. Manfaatkan keahlian yang Anda miliki, baik itu menulis, desain, konsultasi, keahlian digital, hingga berjualan kebutuhan dasar skala kecil di lingkungan tetangga.

Selain itu, ekonomi kolaborasi rumah tangga. Apabila sebelumnya hanya satu anggota keluarga yang mencari nafkah, pasangan atau anggota keluarga lain dapat dilibatkan untuk membangun produktivitas mikro dari rumah.

Ketiga, membangun ekonomi komunitas dengan saling topang antar-warga. Yakinlah bahwa Individualisme adalah musuh utama Kelas Menengah saat menghadapi krisis. Ketika biaya hidup melambung, bertahan sendirian tentu saja sangat melelahkan.

Ide tentang koperasi dan jaringan barter informal sangat layak dirintis. Mari menghidupkan kembali semangat gotong royong di tingkat perumahan atau komunitas terdekat, mulai dari berbagi informasi harga pangan murah, bertukar jasa, hingga membeli kebutuhan pokok secara kolektif langsung dari produsen untuk memotong rantai pasok yang mahal.

Bisa juga dilakukan pemanfaatan ruang sempit untuk pangan mandiri dengan memanfaatkan pekarangan atau ruang terbatas di rumah untuk menanam tanaman pangan cepat panen, seperti sayuran dan rempah, demi menekan pengeluaran dapur harian yang harganya paling fluktuatif di pasaran.

Keempat, kuatkan hati agar mampu meniris rasa malu struktural. Salah satu beban terbesar Kelas Menengah adalah gengsi sosial. Apalagi kalau bukan tuntutan untuk tetap terlihat mapan di hadapan lingkungan sosial, keluarga besar, atau rekan kerja, meskipun secara finansial sedang kalut.

Keluar dari jebakan tersebut adalah keharusan. Mengakui bahwa situasi sedang sulit dan memilih gaya hidup yang lebih sederhana, jujur secara finansial, serta fokus pada ketahanan keluarga sebentuk ketahanan mental yang paling dibutuhkan.

Ketika penghematan sudah mencapai batas maksimal dan dinding impitan ekonomi terus menebal, jalan keluarnya jelas bukan dengan menahan napas lebih lama, tetapi mencari sumber udara baru melalui diversifikasi pendapatan, pelepasan beban yang tidak perlu, serta memperkuat solidaritas kolektif di tingkat akar rumput.

Perjuangan politik Kelas Menengah dapat terepresentasi dengan gaya hidup bertahannya. Mereka mungkin tidak selalu memiliki energi untuk langsung menjadi aktivis politik jalanan. Namun, mereka bisa mempraktikkan ‘progresivisme harian’ dengan cara mengubah pola konsumsi. Mereka mendukung produk petani lokal, memperpanjang usia pakai barang, dan membangun jaringan barter atau ekonomi kolaboratif di tingkat rukun tetangga atau komunitas.

Ditambah dengan gerakan kolektivisme cerminan gotong royong, semisal aliansi usaha mikro, serta menjadikan teknologi sebagai alat pemberdayaan, seperti membangun local supply chain yang pendek dan transparan agar nilai tambah ekonomi tidak habis di tangan korporasi besar dan berputar di komunitas lokal, Kelas Menengah kemudian bukan hanya bertahan, tapi juga akan mampu melahirkan perubahan besar.