Kebudayaan seyogianya terus berdialog dengan zaman melalui daya literasi dan pemaknaan masyarakatnya.

Dinamika pembangunan perkotaan abad ke-21 bergerak sangat masif. Gelombang modernisasi, ekspansi investasi, serta alih fungsi ruang tidak jarang menghadirkan tekanan nyata bagi kelestarian kawasan cagar budaya. Kota-kota bersejarah Nusantara dihadapkan pada persimpangan jalan antara mempertahankan akar sejarah atau tersapu arus komodifikasi.

Melalui buku Tapak Tangan Kota Pusaka: Jejak, Komitmen, dan Strategi Pelestarian Budaya Nusantara karya Yetti Martanti, Ismawati Retno, dan Fajar Wijanarko, Kota Yogyakarta mengambil sikap tegas dengan menempatkan kebudayaan sebagai penunjuk arah pembangunan. Warisan sejarah diposisikan sebagai titipan bagi masa depan yang wajib terus dihidupkan.

Buku terbitan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta (2026) tersebut merekam secara reflektif perhelatan Rapat Kerja Nasional XI Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) Tahun 2025 di Kota Yogyakarta.

Melalui gagasan living heritage, buku ini menegaskan pergeseran paradigma dari sekadar konservasi fisik yang statis menuju kebudayaan yang hidup dan adaptif. Warisan budaya melampaui batas-batas benda mati di dalam museum, tampil sebagai ruang hidup yang dinamis serta bergerak selaras dengan denyut aktivitas sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat pendukungnya.

Penguatan kawasan cagar budaya mensyaratkan ketangguhan yang adaptif di tengah perubahan zaman. Resiliensi kawasan cagar budaya terwujud melalui kemampuan menjaga keaslian nilai historis seraya membuka ruang penyesuaian fungsi secara bijaksana (adaptive reuse).

Keberhasilan pelestarian kawasan ini bertumpu pada manajemen pengetahuan kebudayaan yang terstruktur, mencakup kodifikasi naskah, dokumentasi tradisi, hingga kodifikasi pengetahuan lokal masyarakat.

Ekosistem literasi Jogja yang bertumbuh dari ruang-ruang komunitas, festival sastra, hingga jejaring perpustakaan masyarakat bertindak selaku fondasi utama dalam merawat dan mendiseminasikan pengetahuan sejarah tersebut kepada publik.

Kebudayaan bukanlah peninggalan beku masa lalu yang sekadar dipajang, tetapi ruang hidup yang terus berdialog dengan zaman melalui daya literasi dan pemaknaan masyarakatnya.

Empat Kawasan Cagar Budaya di Yogyakarta, yakni Kraton, Pakualaman, Kotagede, dan Kotabaru, menjadi contoh nyata ekosistem sejarah dan literasi yang tetap produktif dan relevan bagi kehidupan modern. Keberhasilan tata kelola ruang pusaka bermuara pada keseimbangan antara pelindungan fisik dan keberlanjutan hidup warga di dalamnya.

Sementara itu, Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) bertindak selaku wadah konsolidasi antardaerah untuk saling menguatkan dan berbagi pengetahuan (sharing cities). Pengalaman pelestarian dari berbagai penjuru Nusantara terhubung dalam satu narasi besar yang inklusif.

Pelestarian pusaka turut berperan selaku instrumen diplomasi budaya di kancah internasional. Penetapan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Dunia UNESCO serta pengakuan Yogyakarta sebagai Ibu Kota Budaya Indonesia mempertegas legitimasi kebudayaan Indonesia di mata dunia. Pengakuan internasional tersebut membawa tanggung jawab besar untuk terus membagikan praktik baik pengelolaan kawasan bersejarah kepada jaringan global melalui penguatan literasi dan dokumentasi pengetahuan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan Berbasis Masyarakat

Keberlanjutan kota pusaka bertumpu pada pilar aksi pertama, yaitu community-based heritage management. Masyarakat diposisikan sebagai subjek utama dan penjaga garis depan warisan budaya.

Program kampung budaya, seperti ‘Master Class Kampung Menari’ di 45 kelurahan Kota Yogyakarta, membuktikan bahwa tradisi bertahan karena terus dipraktikkan oleh warga. Pelestarian yang inklusif menuntut keterlibatan warga secara langsung, sehingga kebudayaan menghadirkan manfaat sosial dan ekonomi yang nyata.

Pilar aksi kedua bertumpu pada penguatan kriya, wastra, literasi, dan sinema sebagai ruang apresiasi generasi muda. Generasi Z dan Alfa membutuhkan kanal ekspresi yang selaras dengan perkembangan zaman.

Event seperti Festival Sastra Yogyakarta (FSY), Kotabaru Heritage Film Festival (KHFF), serta ruang budaya RUMAKET memanfaatkan medium audio-visual, literasi digital, dan seni kontemporer untuk membaca ulang sejarah. Kebudayaan yang dikemas secara interaktif mendorong rasa memiliki di kalangan anak muda, sekaligus memperkuat citra positif kota di era digital.

Pilar aksi ketiga mewujud melalui sintesis kolaborasi Pentahelix dan redefinisi pariwisata berkelanjutan. Pemerintah, akademisi, komunitas, dunia usaha, dan media massa bergerak serentak menjaga ekosistem pusaka.

Dalam kerangka ini, pariwisata bertindak sebagai by-product atau dampak positif dari pelestarian yang berhasil, bukan tujuan utama yang mengorbankan identitas. Ketika suatu kawasan dirawat dengan ketulusan dan keaslian, wisatawan akan hadir dengan sendirinya untuk menikmati pengalaman budaya yang autentik.

Rangkaian prasasti komitmen melalui Kolase Tapak Tangan Kota Pusaka di Taman Budaya Embung Giwangan berdiri sebagai saksi bisu ikrar para pemimpin daerah. Mozaik puluhan tapak tangan tersebut memancarkan pesan kuat bahwa pelestarian kebudayaan merupakan ikhtiar bersama yang melintasi batas wilayah.

Sebagaimana disimpulkan dalam buku Tapak Tangan Kota Pusaka, menjaga pusaka bukan sekadar merawat peninggalan masa lalu, tetapi merawat ingatan, memperkuat identitas, dan menyiapkan masa depan Indonesia yang tetap berakar kokoh pada kebudayaan.